Kisah Terlupakan di Balik Tanam Paksa: Suara Perlawanan Petani Priangan dan Sumatra Barat

Gambar Ilustrasi (Perlawanan Petani Priagan dan Sumatra Barat.)

Sejarah Indonesia abad ke-19 seringkali diwarnai oleh narasi besar perlawanan pahlawan nasional. Namun, di balik itu, ada ribuan kisah perlawanan petani kecil dan sporadis yang nyaris tak terdengar, terbungkam oleh hiruk pikuk catatan resmi dan cepatnya pemadaman oleh kolonial Belanda. Kisah-kisah ini, yang sebagian besar terjadi di Priangan (Jawa Barat) dan Sumatra Barat, adalah cerminan langsung dari penderitaan hebat akibat kebijakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel), sebuah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas ekspor untuk keuntungan kolonial.

Cengkeraman Tanam Paksa: Dari Kesejahteraan Menuju Kesengsaraan

Diperkenalkan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch, Tanam Paksa dimaksudkan untuk mengisi kas Belanda yang kosong pasca Perang Diponegoro. Petani dipaksa menyediakan seperlima lahan mereka untuk tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, atau teh, atau bekerja 66 hari setahun di perkebunan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, eksploitasi jauh melampaui aturan. Seringkali, lebih dari seperlima lahan diambil, waktu kerja paksa melebihi batas, dan ganti rugi yang dijanjikan tak sebanding dengan tenaga dan hasil bumi yang dikuras.

Priangan, dengan tanahnya yang subur, menjadi salah satu target utama penanaman kopi. Sementara Sumatra Barat, khususnya dataran tinggi, juga tak luput dari kebijakan serupa untuk komoditas kopi dan rempah. Akibatnya, sawah-sawah telantar, pangan lokal berkurang drastis, dan kelaparan pun tak terhindarkan. Kondisi ini menjadi bara dalam sekam yang siap meledak menjadi perlawanan.

Priangan: Saat Kopi Menjadi Darah

Di Priangan, penanaman kopi di bawah Tanam Paksa meninggalkan luka mendalam. Para petani yang sebelumnya hidup dengan menanam padi untuk kebutuhan sendiri, kini harus mengurus kebun kopi yang hasilnya diserahkan pada pemerintah kolonial. Tekanan dari para pangreh praja (penguasa pribumi yang menjadi perpanjangan tangan Belanda) untuk memenuhi target produksi semakin memperparah keadaan.

Perlawanan di Priangan umumnya bersifat lokal dan sporadis. Mereka bukan perlawanan besar yang terorganisir di bawah satu komando. Sebaliknya, gerakan ini seringkali dipimpin oleh tokoh agama (kyai/ulama) yang memiliki pengaruh kuat di komunitasnya, kepala desa yang merasa tertekan oleh penderitaan rakyatnya, atau bahkan individu karismatik yang berani menentang kebijakan.

Salah satu bentuk perlawanan yang umum adalah penolakan menyerahkan hasil panen. Para petani mungkin menghancurkan tanaman kopi mereka sendiri, menyembunyikan hasil panen, atau menolak bekerja di lahan paksa. Pada beberapa kesempatan, perlawanan ini juga bisa berupa serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda atau rumah-rumah pangreh praja yang dianggap menindas, seringkali dilancarkan pada musim panen sebagai momen untuk melampiaskan kekesalan dan menyerang saat penjajah lengah. Kendati demikian, karena skala yang kecil dan minimnya koordinasi, pemberontakan ini umumnya cepat dipadamkan oleh pasukan kolonial yang lebih terlatih dan bersenjata.

Sumatra Barat: Perlawanan di Tanah Minang

Di Sumatra Barat, dampak Tanam Paksa juga memicu keresahan yang meluas. Setelah Perang Padri yang melelahkan, rakyat kembali dihadapkan pada paksaan ekonomi. Tanaman kopi juga menjadi komoditas utama yang wajib diserahkan. Mirip dengan Priangan, perlawanan di sini juga bersifat fragmentaris.

Para penghulu adat dan ulama di berbagai nagari (desa) seringkali menjadi inisiator perlawanan. Mereka memobilisasi masyarakat untuk menolak kewajiban menanam kopi atau menyerahkan hasil panen. Bentuk perlawanan bisa berupa pembangkangan sipil, seperti menolak perintah, hingga perlawanan bersenjata kecil yang menyerang pos-pos Belanda atau kaum pribumi yang bekerja sama dengan kolonial. Seperti di Priangan, pemberontakan ini cenderung berlangsung singkat dan tidak berhasil mengusir Belanda secara permanen.

Mengapa Mereka Tak Tercatat dalam Sejarah Besar?

Kisah-kisah heroik petani ini jarang terekam dalam narasi sejarah umum karena beberapa alasan:

• Minimnya Dokumentasi: Banyak perlawanan ini terjadi di daerah terpencil dan tidak memiliki catatan tertulis yang memadai dari pihak pribumi. Catatan Belanda seringkali hanya mencatatnya sebagai "gangguan keamanan" atau "pemberontakan kecil."
• Skala Lokal: Perlawanan yang tidak terkoordinasi secara nasional membuat mereka mudah dipadamkan satu per satu, sehingga tidak meninggalkan jejak "perang besar" yang mengubah jalannya sejarah.
• Fokus Narasi Nasional: Sejarah seringkali berfokus pada tokoh-tokoh besar yang berhasil mengorganisir perlawanan berskala luas, mengesampingkan jeritan perlawanan dari rakyat jelata yang terpinggirkan.

Meskipun demikian, perlawanan-perlawanan ini adalah bukti nyata bahwa semangat kebebasan dan keadilan selalu menyala di hati rakyat Indonesia, bahkan di tengah penindasan paling parah. Kisah-kisah yang "tidak tercatat" ini adalah bagian tak terpisahkan dari mozaik perjuangan bangsa, sebuah pengingat akan pengorbanan tak terhingga para petani yang menjadi korban dan sekaligus pahlawan di tanah mereka sendiri.